Narasi itu di mata Andi Muh. Sainuddin, S.Si., M.Si – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Fraksi Partai Golkar adalah narasi kesejahteraan yang sejatinya dinikmati segenap penduduk Sulawesi Tenggara, dan tidak meyisakan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Kenyataannya, masih banyak.
Di mata Andi Sae, sapaan akrab Andi Muh. Saenuddin bisa diukur dengan pembacaan statistik daerah setiap tahunnya, dan juga kondisi riel di lapangan yang dilaporkan masyarakat. Baginya harmonisasi kinerja eksekutif dan legislatif harus terus berjalan beriringan sesuai porsi masing-masing. ‘Sebagai wakil rakyat harus all out memperjuangkan aspirasi masyarakat itu,” ujarnya dalam bincang-bincangnya dengan metaide, di malam tahun baru 2025 ini.
 |
| Andi Muammad saenuddin, SE., M.Si - Kdtua Komisi IV DPRD Prov. Sulawesi Tenggara |
Filosofi bekerja Andi Sae sangat sederhana. Dengarkan aspirasi masyarakat, perjuangkan, sambungkan dengan pengambil kebijakan, perjelas apa hasilnya, dan kembalikan lagi ke penyampai aspirasi.
“Harus seperti itu, jangan sampai masyarakat hanya diberikan jawaban naratif, tetapi aksinya minim. Sebab fungsi anggota dewan itu berkaitan legislasi yang diwujudkan dengan pembuatan regulasi, kemudian fungsi penganggaran yang diwujudkan dengan penetapan APBD, dan fungsi pengawasan yang memastikan pelaksanaan semua regulasi yang ada berjalan dengan baik,” tegasnya.
Mengecilkan Kesenjangan
Makna fungsi-fungsi anggota dewan menurut Andi Sae semata untuk mengecilkan kesenjangan, apalagi tugasnya bertalian dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, infrastrutur pendidikan masih didominasi perkotaan; urusan kenaikan pangkat guru yang disinyalir masih dikendalikan oknum tertentu; ketersediaan lapangan kerja; tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak; belum maksimalnya pengelolaan panti asuhan; masalah pelayanan kesehatan; harmonisasi umat beragama hingga peredaran narkoba yang merusak generasi muda.
“Ini yang kita ingin selesaikan bersama dengan pihak Pemrop Sultra, utamanya dengan OPD teknis, agar kita bisa mengecilkan kesenjangan itu, dan tugas-tugas kita berjalan dengan baik,” sergahnya.
Apakah DPRD Sultra bisa menangani itu di saat ia baru saja dilantik?. “Bukan di situ masalahnya. Anda ingin mengatakan kami orang baru sehingga baru belajar melihat persoalan? Saya tegaskan saya dan teman-teman tidak ada kata ‘baru belajar’. Apalagi misalnya ada kepala OPD yang kurang respon, jangan main-main, kami tidak ada kata ‘main’main’, tegas Andi Sae.
 |
| Bersama Sekda Sulawesi Tenggara - H. Asrun Lio sebagai pengurus Gerakan Pramuka Kwarda Sulawesi Tenggara |
Dibesarkan oleh Proses
Bagi Andi Saenuddin, persoalan yang dialami masyarakat bukan semata pembacaan fenomena dan rujukan-rujukan literasi yang tersedia, tetapi ia tumbuh dari masalah dan dibesarkan oleh proses. “saya paham rasanya menjadi masyarakat kecil, termarginalkan oleh kesenjangan, dan perih rasanya melakoni itu. Sejak remaja saya sudah terpikir tentang itu. Jadi menjadi anggota dewan sebenarnya cita-cita lama,” ujarnya.
Memang Andi Sae yang dibesarkan di Kolaka bukan sosok instan yang terpelihara oleh zaman. Sejak remaja ia mengasah diri lewat organisasi, seperti Gerakan Pramuka dan KNPI di daerahnya, ia tertempa sebagai ‘dewan kerja’ di Pramuka dan pengurus inti diberbagai organisasi kepemudaan. Ia juga paham dengan pentingnya akselerasi pendidikan, sehingga harus berpeluh menggapai gelar pascasarjana. Ia juga banyak terlibat dalam diskusi-diskusi kritis dari berbagai lembaga formal.
Sebelum terpilih di DPRD Sultra, selama 10 tahun ia menjadi Staf Ahli anggota DPR-RI mendampingi Ridwan BAE. Modalitas pengatahuan, tempaan politik hingga pergulatan di Senayan menjadikan modal kuat bagi dirinya untuk ‘bertempur’ dengan keadaan.
“saya tahu rasanya kekurangan, saya tahu rasanya dipuasakan oleh keadaan, dan saya tahu pula kehidupan hedonisme orang-orang mapan. Itu pelajaran teramat berharga. “Nah, amanah di DPRD Sultra harus saya pertanggungjawabkan di konstituen, harus all out. Saya lahir dari konstitusi politik masyarakat Kolaka Raya, saya pertnggungjawabkan itu kepada mereka, dan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum,” tegas Andi Sae. (zah)
0 Komentar